LSM Gebrak Kota Medan Menyoroti Renovasi Ex Plaza Medan Baru, 34,6 Milyar

MEDAN, Dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran daerah di Kota Medan kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tajam datang dari LSM GEBRAK (Gerakan Bersama Rakyat) terkait alokasi dana fantastis untuk proyek renovasi eks Plaza Medan Baru. Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp34,6 miliar dalam APBD Kota Medan tahun 2025.

Temuan ini menjadi polemik lantaran kondisi fisik bangunan di lapangan yang dinilai tidak sejalan dengan realisasi anggaran yang telah dicairkan. Sebagaimana terlihat dalam dokumen APBD 2025, rincian rehabilitasi gedung negara tersebut mencantumkan spesifikasi luas 6.939 meter persegi dengan biaya per meter sebesar Rp5.000.000, yang menghasilkan total nilai proyek mencapai Rp34.695.000.000.

LSM GEBRAK secara tegas mempertanyakan urgensi dan transparansi penggunaan dana tersebut. Pihak organisasi menilai bahwa besarnya nominal yang digelontorkan tidak dibarengi dengan progres fisik yang kasat mata, memicu kecurigaan adanya potensi penyimpangan dalam pengerjaan proyek renovasi gedung tersebut.

Lebih mencengangkan lagi, ketidaksesuaian ini tidak berhenti di anggaran tahun 2025. LSM GEBRAK menyoroti bahwa pada APBD tahun 2026, proyek yang sama kembali dianggarkan dengan alokasi tambahan sebesar Rp4 miliar. Pengalokasian kembali dana untuk objek yang sama, sementara fisik bangunan belum menunjukkan hasil yang memadai, menjadi poin krusial yang dituntut untuk segera diklarifikasi.

Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat Medan mengenai efektivitas pengawasan anggaran oleh pemerintah kota. LSM GEBRAK mendesak adanya audit menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proses perencanaan hingga pelaksanaan renovasi eks Plaza Medan Baru untuk memastikan tidak adanya kebocoran keuangan negara.

Tak hanya sekadar audit, gerakan ini menuntut pertanggungjawaban dari instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut. Transparansi kepada publik dianggap sebagai langkah mutlak yang harus diambil agar tidak terjadi spekulasi negatif yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap birokrasi pemerintahan daerah.

Sebagai penutup, LSM GEBRAK menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus digunakan secara akuntabel demi kepentingan pembangunan yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas yang justru menuai kontroversi dan kerugian bagi masyarakat Kota Medan.

Pemerhati Keuangan Soroti Minimnya Anggaran Jalan dan Drainase Kota Medan dalam APBD 2026

​Pemerhati Belanja Keuangan Daerah, Hardiansyah Lubis, SE, memberikan sorotan tajam terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun anggaran 2026. Ia menilai porsi anggaran yang dikucurkan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan sistem drainase di Kota Medan masih sangat minim dan jauh dari kata ideal. Minimnya porsi anggaran ini dikhawatirkan akan menghambat laju mobilitas masyarakat serta penanganan masalah klasik kota, seperti banjir dan genangan air.

​Pria yang akrab disapa Bang Lubis ini membeberkan bahwa total persentase anggaran untuk sektor jalan dan drainase tidak menyentuh angka 10 persen dari keseluruhan anggaran daerah. Secara rinci, alokasi tersebut hanya berada di angka 9,7 persen atau sekitar Rp730,3 miliar dari total Belanja APBD 2026 Kota Medan yang mencapai Rp7,4 triliun. Anggaran ini dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan infrastruktur yang dihadapi oleh kota sebesar Medan.

​Jika dibedah lebih dalam, mayoritas anggaran tersebut berada di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMK) dengan persentase 9,3 persen atau senilai Rp700,6 miliar. Alokasi ini mencakup berbagai sub-kegiatan krusial seperti pembangunan jalan baru, renovasi, hingga perawatan berkala. Sementara itu, sisa anggaran sekitar 4 persen atau setara Rp29,6 miliar dialokasikan melalui Belanja Kelurahan yang dititipkan pada program sarana dan prasarana lingkungan.

​Hardiansyah kalkulasikan, jika total anggaran sebesar Rp730,3 miliar tersebut harus dibagi rata ke 151 kelurahan yang ada di Kota Medan, atau dipecah lagi ke tingkat lingkungan, maka angka yang didapat setiap wilayah akan sangat kecil. Dana yang tersisa di tiap titik dipastikan tidak akan mencukupi untuk melakukan pembangunan serta perawatan jalan dan drainase secara maksimal. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa ketimpangan kualitas infrastruktur antarwilayah akan semakin melebar.

​Padahal, menurut Hardiansyah, pembangunan jalan dan sistem drainase merupakan inti dari kemajuan serta perkembangan suatu daerah atau kota. Sektor ini juga menjadi indikator utama dalam menyukseskan visi dan misi Wali Kota Medan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama terkait keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Medan.

​Lebih lanjut, Hardiansyah mengaku heran dan menyayangkan banyaknya keluhan serta aduan langsung dari masyarakat mengenai jalan rusak dan drainase buruk yang akhirnya tidak terakomodasi dalam APBD 2026.

sebagai langkah perbaikan ke depan, ia mendesak para pemangku kebijakan, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif, untuk mengevaluasi struktur anggaran ini dan menaikkan porsi infrastruktur minimal menjadi 20 persen. Hardiansyah juga mempertanyakan porsi belanja pegawai yang justru membengkak hingga menyentuh angka 30 persen dari APBD, sementara belanja modal yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan fasilitas publik masyarakat justru mendapat porsi yang jauh lebih sedikit.

Pengamat Belanja Keuangan Daerah, Menyoroti Belanja Di Dinas Kesehatan Kota Medan

​Medan — Pengamat Belanja Keuangan Daerah Kota Medan, Hardiansyah Lubis, SE, menyoroti realisasi anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. Pria yang akrab disapa Bang Lubis ini menemukan adanya kejanggalan dalam alokasi anggaran yang dinilai tidak sinkron antara judul program dan peruntukan aslinya di lapangan.

​Fokus kritikan tertuju pada plot anggaran yang berlabel "Rincian Belanja Universal Health Coverage (UHC) Premium". Nilai anggaran yang digelontorkan untuk program ini tidak main-main, yakni mencapai Rp3 miliar. Namun, alih-alih digunakan untuk penguatan layanan kesehatan masyarakat, isi dari draf anggaran tersebut justru dialokasikan untuk kegiatan yang dinilai tidak mendesak.

​Bang Lubis mengungkapkan keheranannya setelah mendapati bahwa dana miliaran rupiah tersebut justru habis terserap untuk membiayai berbagai jenis perlombaan. Menurutnya, penggunaan nama program jaminan kesehatan (UHC) sebagai "bungkus" untuk kegiatan seremonial seperti perlombaan adalah langkah yang sangat keliru dan mencederai asas efisiensi anggaran.

​"Sangat mengherankan, lomba seperti apa yang diadakan sampai menghabiskan anggaran hingga 3 miliar rupiah? Anggaran sebesar itu seharusnya bisa menyentuh langsung kepentingan masyarakat dasar, khususnya dalam menjamin layanan kesehatan gratis yang berkualitas," ujar Hardiansyah Lubis saat memberikan keterangan kepada media.

​Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Medan seharusnya lebih peka dan memprioritaskan pembenahan fasilitas puskesmas, pengadaan obat-obatan, atau optimalisasi kepesertaan BPJS bagi warga kurang mampu. Anggaran UHC Premium idealnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat, bukan justru dialihkan untuk urusan yang sifatnya hiburan atau kompetisi internal.

​Atas temuan ini, Hardiansyah Lubis mendesak pihak legislatif serta instansi pengawas terkait untuk segera melakukan audit dan meminta klarifikasi terbuka dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan. Transparansi penggunaan anggaran dinilai mutlak diperlukan agar uang rakyat yang bersumber dari APBD dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tepat sasaran.

Zulham Efendi Fraksi PKS Advokasi Warga Korban Begal

MEDAN — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd.M.I menuai apresiasi luas setelah dinilai sukses melakukan advokasi terhadap seorang warga yang menjadi korban penganiayaan dan upaya pembegalan Ahad 6 Juni, Langkah nyata yang dilakukan oleh legislator yang akrab disapa Ustaz Zulham ini berhasil menyelamatkan keluarga korban dari jeratan beban biaya rumah sakit yang semula harus ditanggung secara mandiri.

​Sebelumnya, pihak keluarga sempat kebingungan dan merasa terbebani karena status penjaminan medis korban masuk ke dalam kategori pasien umum. Hal ini dikarenakan regulasi BPJS Kesehatan secara umum tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan atau pengorbanan hukum, sehingga korban kejahatan jalanan sering kali harus menanggung sendiri biaya pengobatan yang tidak sedikit.

​Melihat kondisi darurat tersebut, Zulham Efendi langsung turun tangan mengawal kasus ini dan melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan. Melalui perjuangan dan advokasi yang cukup melelahkan, ia berhasil mengupayakan agar seluruh biaya perawatan medis korban dapat sepenuhnya dialihkan dan ditanggung oleh Pemerintah Kota Medan melalui skema Peraturan Wali Kota (Perwal) yang berlaku.

​Langkah advokasi ini langsung mendatangkan kelegaan luar biasa bagi pihak keluarga korban yang tengah dirundung musibah. Perwakilan keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan kerja keras Zulham, yang dinilai benar-benar hadir sebagai penyambung lidah rakyat di saat warga sedang mengalami masa-masa sulit akibat aksi kriminalitas begal yang kian meresahkan.

​Apresiasi senada juga datang dari warga Kota Medan lainnya yang ikut memantau jalannya proses advokasi tersebut. Warga menyampaikan ucapan jazakallah khairan katsiran (semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak) serta memanjatkan doa agar Ustaz Zulham senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di parlemen.

​Aksi cepat tanggap ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagi optimalisasi fungsi pengawasan dan pelayanan anggota legislatif di Kota Medan. Keberhasilan pemanfaatan Perwal Pemko Medan untuk korban begal ini juga menjadi bukti bahwa jaminan sosial bagi korban kejahatan jalanan sebenarnya dapat diakses secara maksimal apabila dikawal dengan komitmen dan integritas yang kuat.

Zulham Efendi Advokasi Bantuan Hibah Untuk Pembangunan Sekolah

MEDAN – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd.M.I., secara nyata menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah Medan Utara. Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang melekat pada dirinya, politisi senior PKS ini secara aktif mengadvokasi alokasi bantuan hibah untuk renovasi infrastruktur pendidikan. Langkah konkret ini diambil demi memastikan pemenuhan fasilitas belajar yang memadai bagi generasi muda di Kota Medan.

​Fokus advokasi bantuan hibah kali ini diarahkan langsung kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Modern Terpadu Az-Zaky. Sekolah Islam swasta ini berlokasi strategis di Jalan Masjid, Gang Sekolah, Lingkungan 1, Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan. Kehadiran Zulham Efendi dalam mengawal anggaran hibah ini menjadi angin segar bagi pihak sekolah yang selama ini sangat membutuhkan penyegaran prasarana fisik demi kelancaran proses belajar-mengajar.

​Upaya renovasi ini dinilai sangat krusial mengingat kondisi fisik bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan di beberapa sisi agar tetap kokoh dan representatif. Melalui dana hibah yang berhasil diadvokasikan tersebut, MIS Modern Terpadu Az-Zaky diharapkan dapat segera membenahi fasilitas kelas, sanitasi, maupun ruang penunjang akademik lainnya. Proses pengawalan bantuan ini juga menjadi bukti nyata dari jargon "Berkhidmat" yang selalu diusung oleh Fraksi PKS di tingkat legislatif.

​Zulham Efendi berharap agar bantuan dana hibah yang dikucurkan ini dapat segera direalisasikan dan dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pengelola madrasah. Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan suatu daerah adalah dengan memfasilitasi sektor pendidikannya terlebih dahulu. Dengan infrastruktur yang diperbarui, motivasi belajar para siswa serta semangat mengajar para guru di MIS Modern Terpadu Az-Zaky dipastikan akan ikut meningkat.

​Lebih lanjut, aksi advokasi ini diharapkan mampu menjadi pemantik langkah nyata bagi lahirnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak secara merata. Keamanan struktur bangunan serta kenyamanan ruang kelas adalah syarat mutlak agar anak didik dapat menyerap ilmu pengetahuan dengan maksimal tanpa perlu merasa khawatir akan kendala fasilitas yang rusak atau tidak memadai.

​Aksi nyata di Kecamatan Medan Labuhan ini sekaligus mempertegas visi besar Fraksi PKS DPRD Kota Medan dalam pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di kawasan pesisir dan pinggiran kota. Zulham Efendi menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, terutama dalam melahirkan ekosistem pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Medan.

Soal Asap, Jokowi Diharapkan Dengar Gagasan PKS

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Joint Base Andrews, Washington DC, Amerika Serika, Minggu (25/10/2015). Dibawah tangga pesawat Presiden disambut oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono, Kepala Protokol Negara Amerika Serikat Ambassador Peter Selfridge Presiden dan Ibu Negara disambut juga oleh Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake. Kunjungan Presiden ke Amerika Serikat dilakukan untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.

BS, JAKARTA - Politikus PKS Refrizal menilai urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kebakaran Hutan dan Lahan bisa saja hilang.
Hal itu terjadi bila Presiden Joko Widodo segera menetapkan persoalan asap tersebut sebagai bencana nasional.
"Kalau bisa segera menetapkan sebagai bencana asap, urgensi pembentukan pansus (asap) akan hilang. Kan sekarang pansus belum terbentuk, jadi pak Jokowi bisa mendahului itu dengan menyatakan sebagai bencana nasional," kata Refrizal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Ia mengatakan dengan status bencana nasional maka Presiden Jokowi dapat mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Mudah-mudahan pak Presiden mendengar ini, karena kan beliau sedang di daerah bencana, dia harus cepat koordinasi ke semua menko, TNI, Polri, menjadikan ini bencana nasional," tutur Refrizal.
Diketahui, DPR sedang membentuk pansus asap dengan dukungan dari delapan fraksi di DPR RI.
Tujuan pembentukan pansus tersebut membantu pemerintah tanpa mengganggu penanganan asap yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.
"Partai-partai ini siap juga membantu dibelakang. Kalau sama-sama matiin kan smakin cepat.‎ Bukan hanya BNPB saja jadinya, ini harus jadi bencana nasional," ujar Anggota Komisi VI DPR itu.

Posted BINGKAI SUMUT

Luhut Ancam Pembuat ‘Meme’ Jokowi, Pengamat: ‘Trio Singa Istana’ yang Takut Direshuffle

joko widodo & luhut panjaitan

BS– Ancaman Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada pembuat “meme” Presiden Joko Widodo, menjadi sinyal bahwa di era Jokowi ada kecenderungan kebebasan berpendapat dan berkreasi dibatasi.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (27/10). “Harusnya Menkopolhukam Luhut tidak perlu sampai mengancam seseorang yang membuat meme, biarlah rakyat yang menilai kelakuan Presidennya sendiri,” tegas Muslim Arbi.

Menurut Muslim, pernyataan Luhut tersebut sangat bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi. “Apapun kritikan harus diterima. Nampaknya Luhut ini menjadi tukang pukulnya Jokowi yang akan mempermasalahkan secara hukum orang yang membuat meme Presiden,” ungkap Muslim.

Muslim menduga, sikap keras Luhut itu tidak lain agar terhindar dari reshuffle kabinet. “Luhut sedang cari perhatian agar tidak direshuffle. Padahal Luhut itu bagian dari ‘Trio Singa Istana’ yang sudah sejak lama dikritisi PDIP,” papar Muslim.

Di sisi lain, Muslim memperkirakan, Luhut akan terus dipertahankan oleh Jokowi karena dianggap sebagai orang yang loyal dan berani menghadapi lawan politik. “Jokowi sangat butuh orang-orang seperti Luhut,” jelas Muslim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat meme Presiden Jokowi. “Sekarang kamu mau enggak saya lecehkan? Enggak mau kan? Ya sudah. Kalau kamu enggak mau, saya juga enggak mau, kan begitu, apalagi presiden, presiden kan simbol negara,” kata Luhut kepada media di Kantor Wakil Presiden Jakarta

Posted BINGKAI SUMUT

Prabowo: Jaksa Agung Harus Amanah Tidak Terkontaminasi Politik

BS– Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengharapakan Jaksa Agung dapat menunjukkan kapasitasnya dalam penegakan hukum. Ia berharap posisi jabatan yang diembannya tidak terkontaminasi politik.

“Jadi sebagai pejabat negara seperti Jaksa Agung tentunya harus amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Jangan ada kepentingan ego sektoral dalam penegakan hukum,” ujar Prabowo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Prabowo mengaku mendengar juga terkait sorotan publik yang menyebutkan Jaksa Agung dinilai memiliki keterlibatan dalam kasus suap penanganan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kendati demikian, Prabowo meminta pemerintah melakukan pembuktian lebih awal sebelum akhirnya melakukan pencopotan.

“Ya kalau soal copot mencopot itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Sementara itu, Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan sangat kecil kemungkinan bagi Jaksa Agung untuk mengelak keterlibatannya dalam kasus yang menyeret mantan Sekjend Nasdem Rio Capella. Pasalnya, dalam fakta persidangan ada yang menyebut nama HM Prasetyo.

Oleh karena itu, desakan pencopotan Prasetyo sebagai Jaksa Agung sudah tidak bisa dikategorikan sebagai hal yang politis.

“Unsur politisnya dimana? Kan terdakwa yang mengaku dalam persidangan. Sekarang yang pragmatis siapa? Wajar jika rakyat protes keras jika penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi,” tandasnya.

Masinton menilai tebang pilih dalam membongkar kasus-kasus hukum mengindikasikan adanya permainan politik yang ditunjukkan Jaksa Agung.

“Contohnya kasus PT Mobile 8. Jika tak ingin dituding ada unsur politis, maka seharusnya kejaksaan bongkar juga kasus kredit fiktif PT CGN dengan Bank Mandiri. Berani tidak? Jika Jaksa Agung terbukti terlibat dalam kasus bansos Sumut, maka harus diproses hukum juga. Jadi tidak hanya dicopot. Hukum itu harus adil, siapapun yang diduga terlibat dalam kasus, ya diperiksa,” paparnya.

Posted BINGKAI SUMUT