Menanggapi situasi tersebut, tokoh masyarakat yang akrab disapa Bang Rusli dengan tegas mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera turun tangan. Menurutnya, Pemko Medan tidak boleh berpangku tangan dan harus bertanggung jawab penuh atas krisis yang terjadi. "Pemko Medan harus bertanggung jawab atas kelangkaan minyak BBM di Medan, ini sudah sangat merugikan masyarakat luas," ujar Bang Rusli saat dimintai keterangan terkait kondisi lapangan.
Bang Rusli menilai bahwa kelangkaan ini bukan sekadar masalah teknis distribusi semata, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada daya beli dan ekonomi kerakyatan. Baginya, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan ketersediaan stok BBM mencerminkan lemahnya pengawasan di lapangan. Ia mempertanyakan efektivitas fungsi kontrol pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan atau adanya indikasi penimbunan yang mungkin terjadi di tingkat penyalur.
Lebih lanjut, Bang Rusli menekankan bahwa masyarakat saat ini berada dalam posisi paling dirugikan. Biaya operasional pengemudi angkutan umum, ojek daring, hingga pelaku usaha kecil terus membengkak akibat waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mengantre BBM. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlarut, dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga barang pokok lainnya karena terganggunya rantai distribusi logistik di kota ini.
Pihaknya menuntut Pemko Medan untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina serta instansi terkait guna membedah akar permasalahan. Bang Rusli berharap ada transparansi terkait alokasi kuota BBM untuk wilayah Medan dan kepastian pasokan agar tidak terjadi kepanikan di tingkat konsumen. Pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya memberikan janji, tetapi memberikan langkah konkret yang dirasakan langsung dampaknya oleh warga.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus diperketat untuk memastikan bahwa kuota yang tersedia tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Bang Rusli menegaskan bahwa peran aktif Satpol PP dan Dinas Perhubungan diperlukan untuk mengatur alur antrean agar tidak menimbulkan kemacetan parah di titik-titik SPBU yang masih memiliki stok.
Sebagai penutup, ia kembali menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah kota dipertaruhkan dalam menangani krisis kecil namun vital ini. Pemerintah diharapkan dapat segera bertindak sigap sebelum kondisi ini memicu gejolak sosial yang lebih besar. Bagi masyarakat Medan, kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban mutlak yang harus segera dipenuhi.
